Pekanbaru- Kelanjutan perbaikan infrastruktur jalan rusak dan pembenahan drainase penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru sangat bergantung pada proses evaluasi APBD Perubahan 2026. Anggaran Kota Pekanbaru yang telah disahkan sebesar Rp3,26 triliun tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada akhir Oktober 2026.
DPRD Pekanbaru mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran ini secara efektif, khususnya guna menyasar ratusan titik rawan banjir yang belum tersentuh perbaikan.
Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, menegaskan bahwa penanganan saluran air harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, dampak pengerjaan drainase yang sudah berjalan terbukti memberikan hasil positif di beberapa wilayah, sehingga program ini tidak boleh terhenti di tengah jalan.
"Saat ini kan sudah ada beberapa titik yang mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi," kata Isa Lahamid, Rabu (14/10/2026).
Kelanjutan perbaikan infrastruktur jalan rusak dan pembenahan drainase penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru sangat bergantung pada proses evaluasi APBD Perubahan 2026. Anggaran Kota Pekanbaru yang telah disahkan sebesar Rp3,26 triliun tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada akhir Oktober 2026.
DPRD Pekanbaru mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran ini secara efektif, khususnya guna menyasar ratusan titik rawan banjir yang belum tersentuh perbaikan.
Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, menegaskan bahwa penanganan saluran air harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, dampak pengerjaan drainase yang sudah berjalan terbukti memberikan hasil positif di beberapa wilayah, sehingga program ini tidak boleh terhenti di tengah jalan.
"Saat ini kan sudah ada beberapa titik yang mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi," kata Isa Lahamid, Rabu (14/10/2026).
Isa meminta dinas teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk mengawasi kondisi nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap saluran yang rusak atau tersumbat agar genangan air tidak terus berulang.
"Persoalan banjir di Pekanbaru bisa berkurang jika penanganannya serius. Ini harus dengan komitmen dan penanganan bersama, termasuk dukungan masyarakat," ujar Isa Lahamid.
Selain pembangunan fisik, pemeliharaan rutin dan pengawasan drainase dinilai wajib berjalan beriringan. Peran aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan serta membuang sampah pada tempatnya juga menjadi faktor pendukung keberhasilan penanggulangan banjir.
Di sisi lain, perbaikan akses jalan rusak di sejumlah koridor kota juga terus didorong agar diselesaikan berbarengan dengan pembenahan drainase. Langkah ini dinilai vital untuk mendukung kelancaran mobilitas serta perekonomian masyarakat Pekanbaru hingga penghujung tahun 2026.
Dengan rampungnya evaluasi APBD Perubahan oleh Gubernur Riau mendatang, alokasi dana pembangunan diharapkan dapat segera dicairkan untuk mengeksekusi program-program infrastruktur prioritas tersebut.