Tarif impor AS dan nasib Ekspor Indonesia, saatnya menegosiasikan ulang keadilannya

Pekanbaru- Teleportnews.com, Sebagai mahasiswa pascasarjana hukum bisnis yang sedang meneliti isu-isu perdagangan internasional, saya merasa terpanggil untuk ikut bersuara dalam isu yang belakangan ini luput dari sorotan publik: tarif impor tinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia.

Tarif hingga 32% yang dikenakan untuk komoditas seperti kelapa sawit dan turunannya bukanlah angka kecil. Dampaknya tidak hanya berhenti di ruang diskusi dagang antarpemerintah—tapi menjalar hingga ke desa-desa, di mana petani sawit menggantungkan hidup dari hasil panen harian mereka.

Ketika Hukum Dagang Bertabrakan dengan Realitas Sosial

Dalam teori, tarif adalah hak setiap negara untuk melindungi pasar domestiknya. Tapi dalam praktik, ia seringkali menjadi alat negosiasi politik ekonomi global yang tidak selalu berimbang. Negara seperti Indonesia—yang posisi tawarnya di kancah global tidak sekuat negara-negara maju—sering kali terpaksa menyesuaikan diri, bahkan ketika tidak melakukan pelanggaran nyata terhadap prinsip perdagangan bebas.

Dari sudut pandang hukum dagang internasional, langkah AS ini memang bisa saja diklaim legal. Namun, legalitas tidak selalu berarti keadilan. Di sinilah saya melihat pentingnya Indonesia untuk tidak sekadar “mengimbangi” kebijakan ini secara teknis, tapi juga mulai membangun narasi dan posisi tawar yang lebih strategis dan berdaulat.

Bukan Sekadar Urusan Ekonomi Makro

Tarif ini berdampak nyata bagi industri kecil dan menengah yang terhubung ke rantai pasok ekspor. Petani, buruh, hingga pelaku UMKM di sektor agroindustri akan mengalami tekanan harga. Bahkan dalam skala nasional, tekanan ini bisa memperparah pelemahan nilai tukar rupiah, seperti yang sudah mulai kita lihat akhir-akhir ini.

Sebagai generasi muda yang tengah belajar dan menekuni hukum bisnis, saya melihat bahwa krisis ini bisa menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk merumuskan ulang arah kebijakan perdagangan kita. Apakah kita akan terus bergantung pada pasar negara-negara maju? Ataukah kita mulai serius memperkuat kerja sama regional dan domestik?

Saatnya Bicara Lebih Tegas, Lebih Cerdas

Saya tidak mengatakan Indonesia harus bersikap agresif. Tapi kita harus mulai lebih cermat dalam membangun strategi perdagangan. Negara-negara seperti Vietnam dan Brasil bahkan telah memanfaatkan celah hukum dan forum WTO untuk menantang kebijakan serupa secara diplomatis dan legal. Indonesia, dengan kapasitas hukumnya yang tidak kalah, harus mulai berani memainkan peran itu juga.

Advokat dan akademisi hukum tidak boleh hanya duduk di ruang kelas atau seminar. Kita harus ikut menyumbangkan gagasan, menulis, mengadvokasi, dan memberi masukan kritis terhadap kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung menyangkut kehidupan rakyat.

Penutup

Tarif tinggi dari Amerika terhadap produk Indonesia bukan hanya isu perdagangan. Ini tentang martabat dalam bernegosiasi, keberanian mengambil sikap, dan kesadaran untuk memperjuangkan keadilan global dengan cara yang cerdas.

Sebagai mahasiswa hukum bisnis, saya percaya bahwa hukum bukan hanya tentang norma dan pasal—tetapi tentang keberpihakan dan tanggung jawab terhadap realitas yang sedang terjadi. Dan di tengah dunia yang makin kompleks ini, keberpihakan itulah yang justru semakin kita butuhkan.

________________________________________

Tentang Penulis:

Irham Rosyadi: Advokat, dan Mahasiswa Pascasarjana Hukum Bisnis, dengan fokus riset pada perdagangan internasional, hak petani, dan diplomasi ekonomi.